kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. YASONNA H. Apabila browser anda tidak dapat menampilkan file silahkan unduh DISINI. 03 Tahun 2017 TENTANG STANDAR PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 05 tahun 2021 tentang jenis kegiatan orang asing dai-am rangka pemberian visa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus menyesuaikan dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; c. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473): 2016, No. H. 05 Tahun 2020 TENTANG PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI TELECONFERENCE Pada. Rasuna Said Kav. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 252); 9. Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940. 01 TAHUN 2011 TENTANG LOGO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. imigrasi. Unit Pusat; Layanan Pengaduan Masyarakat;. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. bala i har ta peningg a lan. Meurah Budiman, S. Tahun. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang. Profil Sekretaris Jenderal. GR. Beranda. 01. Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020, No. Situs web. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 :. 19671217 199103 1 002. Profil Pimpinan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M. harta kekayaan. Kepala Biro Kepegawaian. 990PRISMA | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tentang Kemenkumham RI. Sebelumnya jabatan ini bernama Menteri Kehakiman (Kabinet Presidensial sampai Kabinet Reformasi Pembangunan), Menteri Hukum dan Perundang-undangan (Kabinet Persatuan Nasional sampai diberhentikannya Yusril Ihza Mahendra pada. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengajak seluruh jajaran di kantor wilayah (kanwil) untuk… Penerimaan CPNS dan PPPK Kemenkumham Tahun 2023 Dibuka Hari IniKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ( disingkat Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang. 197202031999031001. Jalan HR. PR. 03. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 : Email Kehumasan :. 01. 212, 222; Faksmile (021) 525 3159 Laman: PENGUMUMAN NOMOR SEK. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 : Email Kehumasan :. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. 01. MULYANA Republik Indonesia Nomor 5409); 4. 470 -3 -Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. HH-04. Unit Pusat;. 5. 235, peraturan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16. 2019. hh-03. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (021) 5253004 (8 saluran) Ext. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi. HH-11. OT. HH-02. 01. 10. republik indonesia no. 4. Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM. Nomor. 2019. 19680304 199103 1 001. OT. 1. Professor John Ruggie berkunjung ke Indonesia pada tahun 2013 dan berbicara dengan beberapa pemangku kepentingan dalam sektor bisnis termasuk pemerintah dan masyarakat. PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. Tempat Penetapan. Profile Pimpinan. imigrasi . 01 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERMOHONAN PATEN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. GR. Pimpinan Unit Utama;. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 7. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk TeknisDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA , Menimbang : bahwa u ntuk melaksanakan ketentuan Pasal 460 ayat ( 4 ) Peraturan Menteri Huk um dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021. 664. HAK ASASI MANUSIA - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA. PRISMA adalah suatu program aplikatif mandiri yang diperuntukan untuk membantu perusahaan untuk menganalisa risiko pelanggaran HAM yang disebabkan. kp. 01. Sementara itu, Undang-Undang Nomor. Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940. 05. 14 Tahun 2010 Tentang Tata. 07. ke portal djki. HH-05. 186 -2-Mengingat : 1. Kepala Kantor Imigrasi. Rasuna Said Kav. 01. IMI. Narkotika Kelas IIA Karang Intan, bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. id : 5 Hlm. PR. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2022. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; 3. 2125, peraturan. 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. . 09-PR-07. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia; koordinasi pelaksanaan tugas. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940. Peraturan Menteri Hukum dan HAM . Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik. tidak hadir. Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR: HKI-12. Sumber. Bidang. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. Bentuk. PRISMA | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Struktur Organisasi. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. 740, peraturan. 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jl. 07 Desember 2015. 01. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI Yth. Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bidang. Indonesia. NOMOR 26 TAHUN 2018. Rasuna Said Kav. Diundangkan 5 bulan yang lalu. Dinas dan Atribut Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1282); 3. 01. Identitas Logo. 07. Bentuk Singkat. OT. go. Pada lima tahun pertama (2010–2014) diharapkan sudah berhasil mencapai penguatan dalam: (1) penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN; (2) kualitas pelayanan publik;peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia dengan rahmat tuhan yang mahaesa menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, menimbang : a. 01. HH-05. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; f. R. 01. Profile Pejabat. UM. H. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 :. id : 7 Hlm. 000KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. Birokrasi 2010-2025 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia . Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. id : 10 Hlm. pw. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR Jalan Kayon No. HH-05. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang klasifikasi arsip kementerian hukum dan hak asasi manusia dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, menimbang : a. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. TINDAK LANJUT TEMUAN BADAN. HH-05. OT. me/paralegalid, Twitter. 01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. ABSTRAK PERATURAN. PP. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dipimpin oleh Menteri. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.